Kasus Gojek : Pak Presiden Tahu, Kadang Defacto Lebih Penting Dari Dejure

tweeter jokowi soal gojek
tweeter jokowi soal gojek

Yola dulur yang budiman…. awalnya deka menahan diri untuk mengangkat berita diberhentikanny Gojek… Hal tersebut karena deka nggak mau grubyak-grubyuk, ora sronto, deka lebih suka mengamati dulu ke arah mana sebuah info akan tertuju. Namun info terkini mengatakan bahwa pak Presiden berbuat sesuatu dan merubah aturan tersebut, deka nggak sabar tangan untuk menulis. Kali ini pak presiden seperti membuktikan pikiran deka… dalam hidup, kadang hal yang defacto lebih penting dari dejure…. fakta kadang lebih penting dari proses hukum.

Ya…. keberadaan gojek, menurut deka memang sebuah fenomena kreatif pengadaan alat transportasi yang diharapkan masyarakat. Deka sendiri belum pernah merasakan pelayanan gojek, namun salut akan kreativitas si pencipta sistem gojek.

Gojek terlahir dari ide kreatif anak muda dimana menggabungkan sistem digital dengan transportasi sederhana seperti ojek. Selama ini kita seperti bermimpi mendapatkan moda transportasi yang aman ( tarifnya ) serta aman dalam pelayanan. Bepergian ke mana aja, tinggal anggkat gadget seperti smartphone, dijemput, sampai tujuan. Hanya dengan tarif 15 ribu rupiahs…. sesuatu yang simpel dan murah yang tidak didapat dari moda transportasi lain.

Ojek umum kadang kita merasa nggak nyaman, khususnya soal tarif. Tarif seperti momok bagi kita karena tidak ada kejelasan harga. Minimal kudu tawar-menawar dulu… sesuatu yang bikin ngga enak banget. Berbeda dengan gojek, dimana tarif tersedia seperti kita belanja di super market. Bahkan ada timbal balik simetris soal masalah pelayanan dengan cara penilaian tiap anggota gojek….. kreatif sekali. Semua itu adalah fakta… defacto, gojek sangat membatu kita.

gojek
gojek

Namun gojek punya celah besar…. yaitu di soal dejure… soal hukum. transportasi umum secara aturan harus berplat kuning, dimana menunjukkan bahwa itu kendaraan umum. nah di sini, kendaraan transport gojek adalah motor pribadi yang berplat hitam. Secara hukum, ini menyalahi aturan. Motor pribadi dilarang dioperasionalkan sebagai kendaraan umum.  Ini benar secara dejure…. menteri perhubungan benar sesuai aturan.

Untungnya, moda transportasi yang mempermudah kita bergerak ini dapat perhatian khusus dari pak presiden. Beliau memberikan perintah agar keputusan membekukan gojek dan sejenisnya ditunda dulu. Betul memang….. hal kreatif seperti ini jangan dilarang, tapi diatur…… disalurkan agar tidak menjadi liar dan tertib. Ujungnya, konsumen lebih terjamin lagi, khususnya soal keselamatan.

Kali ini deka setuju dengan langkah pak presiden…. kadang kita dahulukan hal yang berguna secara defacto dari pada tetek bengek dejure…. setelah itu baru diatur dengan undang-undang agar sistem tersebut lebih baik. tertib, dan teratur.

Semoga bermanfaat

Wassalamualaikum

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*